CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

By YULIA KARTIKA

ABSTRAK CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Nama : Yulia Kartika NPM/NIRM : 022020074/022.16.2.1.1.I.0136 Pembimbing I : Riri Silvia, M.A NIDN : 2105047701 Pembimbing II : Indra Bachri, M.Ag NIDN : 2114118104 abstak terlalu panjang

POLITIK HUKUM DELIK ADUAN DALAM PASAL 411-412 KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN INSTITUSI PERKAWINAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH

By WILLY WIJAYA NASUTION

ABSTRAKPolitik Hukum Delik Aduan Dalam Pasal 411-412 Kuhp Baru (Uu No. 1 Tahun 2023) Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Institusi Perkawinan: Perspektif Maqāṣid AlSyarī‘AhNama : Willy Wijaya NasutionNPM/NIRM : 022020087/022.16.2.1.1.I.0148Pembimbing I : Dr. Usman Betawi, M.H.I.NIDN : 2120098204Pembimbing II: Muhammad Hasan Elkholqiyah, S.H., M.H.NIDN : 2125129402abstrak terlalu panjang

INTEGRASI BIMBINGAN PRA-NIKAH DAN MEDIA EDUKASI TEPUK SAKINAH DALAM PEMBINAAN CALON PENGANTIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN REGULASI PERATURAN MENTERI AGAMA (ANALISIS IMPLEMENTASI DI KUA PANGKALAN BERANDAN)

By SYARIFAH SELLA

ABSTRAK Integrasi Bimbingan Pra-Nikah dan Media Edukasi Tepuk Sakinah dalam Pembinaan Calon Pengantin Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Regulasi Peraturan Menteri Agama (Analisis Implementasi di KUA Pangkalan Berandan). Nama : Syarifah Sella NPM/NIRM : 022020073/022.16.2.1.1.1.01.35 Pembimbing I : Dr. Evriza Noverda Nasution, M.A.NIDN : 2124118101 Pembimbing I : Dr. Usman Betawi, M.H.I. NIDN : 2120098204 abstrak terlalu panjang

PENGARUH UANG TERHADAP HIERARKI DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA UJUNG KUBU KECAMATAN NIBUNG HANGUS KABUPATEN BATU BARA

By SYAHRUL MUBAROK

ABSTRAKPENGARUH UANG TERHADAP HIERARKI DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA UJUNG KUBU KECAMATAN NIBUNG HANGUS KABUPATEN BATU BARANama : Syahrul MubarokNPM/NIRM : 022020089/022.16.2.1.1.I.015Pembimbing I : Dr. H. Usman Betawi M.H.I,NIDN : 2120098204Pembimbing II : Reza Saputra M.Kn,NIDN : 2120129101Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh uang terhadap pembentukan hierarki dalam rumah tangga di Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan posisi dan kekuasaan dalam struktur keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi memiliki pengaruh terhadap posisi tawar anggota keluarga dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam kepemimpinan keluarga tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada keluarga.Kata kunci: Uang, Hierarki, Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 243/PDT.P/2024/PA.MDN TENTANG PENETAPAN WALI ADHAL

By SRI KARTIKA

ABSTRAKANALISIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 243/PDT.P/2024/PA.MDN TENTANG PENETAPAN WALI ADHALNama : Sri KartikaNPM/NIRM : 022020076/022.16.2.1.1.I.0138Pembimbing I : Dr. Mhd Hasan Elkholqiyah, S.H., M.H.NIDN : 2125129402Pembimbing II: Reza Sahputra, S.H., M.Kn.NIDN : 2120129101abstrak terlalu panjang

HAK-HAK PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP HAK PEKERJA DALAM ISLAM DAN PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA)

By RANDY BAGATRA PANIRY

ABSTRAK HAK-HAK PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP HAK PEKERJA DALAM ISLAM DAN PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA) Nama : Randy Bagatra Paniry NPM/NIRM : 022020072/022.16.2.1.1.I.0134 Pembimbing I : Reza Saputra, S.H, M.Kn NIDN : 2120129101 Pembimbing II : Dr.Evriza Noverda Nasution, M.A NIDN : 2124118101 Perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan isu penting dalam sistem ketenagakerjaan modern, terutama di tengah masih ditemukannya berbagai pelanggaran hak pekerja seperti ketidaklayakan upah, lemahnya perlindungan keselamatan kerja, dan ketidakpastian hubungan kerja. Dalam konteks Indonesia, upaya mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hukum Islam, mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta menganalisis integrasi norma syariah dalam praktik ketenagakerjaan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber hukum primer berupa Al-Qur’an, Hadis, kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan fiqh muamalah dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan komprehensif terhadap pekerja melalui prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara substansial, hukum ketenagakerjaan Indonesia memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai tersebut, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah berpotensi memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik ketenagakerjaan secara lebih mendalam. Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja, Hukum Islam, Ketenagakerjaan, Maqosid Syariah, Perlindungan Pekerja

AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN KEJIWAAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM DI DESA SEI GLUGUR, KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG

By M. DIMAS AL RASID 

ABSTRAK KIBAT PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN KEJIWAAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM DI DESA SEI GLUGUR KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA Nama : M. Dimas Al Rasid NPM/NIRM : 022020082 Pembimbing I : Indra Bachri, S.H.I., M.Ag NIDN : 2114118104 Pembimbing II : Riri Silvia, M.A NIDN : 2105047701 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat perceraian orang tua terhadap perkembangan kejiwaan anak menurut perspektif psikologi dan hukum Islam di Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) observasi langsung terhadap kondisi sosial anak korban perceraian, (2) wawancara mendalam dengan anak, orang tua, tokoh masyarakat, serta tokoh agama, dan (3) dokumentasi berupa data pendukung yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dampak perceraian terhadap perkembangan kejiwaan anak serta tinjauannya dalam perspektif psikologi dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perceraian orang tua memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kejiwaan anak, seperti gangguan emosional, kecemasan, kesedihan, dan perubahan perilaku sosial. (2) Dari perspektif psikologi, perceraian mempengaruhi aspek kognitif, emosional, dan sosial anak, serta dapat menimbulkan trauma jangka pendek maupun jangka panjang. (3) Dari perspektif hukum Islam, perceraian diperbolehkan namun sangat dibenci, dan tetap mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk kasih sayang, pendidikan, dan nafkah demi kemaslahatan anak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memberikan perhatian, bimbingan, serta perlindungan kepada anak korban perceraian agar perkembangan kejiwaannya tetap terjaga secara optimal.Kata Kunci: Perceraian, Kejiwaan Anak, Psikologi, Hukum Islam

WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG NON-MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: TELAAH KEADILAN DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH (STUDI) KOMPARATIF PUTUSAN MA NO. 51 K/AG/1999 DAN NO. 218 K/AG/2016)

By FARHAN ISNAN

Nama : Farhan IsnanNPM/NIRM : 022020084/022.16.2.1.1.I.0145 Pembimbing I : Reza Saputra, S.H., M.Kn. NIDN : 2120129101 Pembimbing I : Dr. Evriza Noverda Nasution, M.A. NIDN : 212411810abstrak terlalu panjang

PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP PERILAKU TANGGUNG JAWAB SISWA SMA SWASTA GALIH AGUNG DELI SERDANG

By DINI AFRIANI ZAHARI

ABSTRAK PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP PERILAKU TANGGUNG JAWAB SISWA SMA SWASTA GALIH AGUNG DELI SERDANGNama :Dini Afriani Zahari NPM/NIRM :022011634/022.16.1.1.1.I.0055 Pembimbing I :Rahmadani Fitri Ginting, M.Pd.I NIDN :2121049003 Pembimbing II :Hestika Dewi Sitepu, M.Pd NIDN :2102069402 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku tanggung jawab siswa SMA Swasta Galih Agung Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi sederhana. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 80 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku tanggung jawab siswa dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 (< 0,05). Hasil korelasi Product Moment menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,226 yang berada pada kategori rendah. Selain itu, nilai koefisien determinasi sebesar 0,051 menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual memberikan pengaruh sebesar 5,1% terhadap perilaku tanggung jawab siswa, sedangkan 94,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa kecerdasan spiritual memiliki peran dalam membentuk sikap tanggung jawab siswa. Semakin baik kecerdasan spiritual yang dimiliki siswa, maka kecenderungan untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan kewajiban juga semakin baik. Dengan demikian, kecerdasan spiritual dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan karakter siswa di lingkungan sekolah. Kata Kunci: Kecerdasan Spiritual, Perilaku Tanggung Jawab, Siswa SMA 

HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM NOMOR 190/PDT.P/2025/PA.LPK

By FIKRI KHAIRIAN

ABSTRAK Hamil di Luar Nikah sebagai Alasan Pemberian Dispensasi Nikah: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Lpk Nama : Fikri Khairian NPM/NIRM : 022020070/022.16.2.1.1.I.0132 Pembimbing I : Dr. Usman Betawi, M.H.I. NIDN : 2120098204 Pembimbing II: Indra Bachri, M.Ag NIDN : 2114118104 Perkawinan merupakan institusi hukum yang sakral, dan negara telah menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi calon mempelai melalui UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif perkawinan dini. Meski demikian, undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diberikan pengadilan ketika terdapat keadaan yang sangat mendesak. Dalam praktiknya, kehamilan di luar nikah telah menjadi alasan yang paling dominan dan hampir selalu berhasil memperoleh pengabulan, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar tentang apakah mekanisme pengecualian ini masih berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Lpk secara mendalam dengan tiga rumusan masalah: pertama, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah; kedua, bagaimana konsep keadaan mendesak akibat kehamilan di luar nikah ditinjau dari prinsip hukum Islam; dan ketiga, bagaimana penempatan kehamilan di luar nikah sebagai alasan dispensasi kawin mempengaruhi fungsi dispensasi sebagai mekanisme pengecualian dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis kritis terhadap putusan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membangun pertimbangannya di atas dua fondasi sekaligus, yakni yuridis formal melalui Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan nilai hukum Islam melalui konsep tahsiniyyah, hajjiyah, serta hifz al-din. Namun fondasi tersebut mengandung kelemahan argumentatif yang mendasar: hakim sendiri menempatkan pernikahan pada tingkatan tahsiniyyah dan hajjiyah yang secara metodologis tidak membenarkan penyimpangan terhadap norma utama, sementara penggunaan hifz al-din tidak memiliki koneksi logis ix yang jelas dengan fakta kehamilan yang telah terjadi. Di sisi prosedural, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam perkara ini terbatas pada pemenuhan formalitas tanpa pengujian substantif yang memadai terhadap kepentingan terbaik anak, terutama karena tidak adanya asesmen medis dan psikologis yang independen. Secara lebih luas, perkara ini mencerminkan pergeseran sistemik di mana dispensasi kawin telah bergeser dari mekanisme pengecualian yang selektif menuju pola yang hampir pasti menghasilkan pengabulan ketika disertai bukti kehamilan, sehingga mengikis daya preventif dari norma batas usia perkawinan itu sendiri. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kehamilan di Luar Nikah, Batas Usia Perkawinan, Maqashid al-Syariah, Perlindungan Anak.